disusun oleh: Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan – Wira Syall Syabil Arif
pcimmdenpasar.org – Tepat pada hari Kamis, 4 juli 2026. Nilai tukar rupiah rontok ke level 18.000 per dolar AS. Sebuah level yang belum pernah tercapai bahkan saat krisis 1998 terjadi. Muncullah perdebatan apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan sekedar turunnya mata uang tapi ini simbol kepercayaan. Ketika investor kabur, maka harga rupiah ambrol. Ironisnya pemerintah dengan percaya diri menyampaikan bahwa ekonomi kita kuat, tapi nyatanya kekacauan membayangi di depan mata. Maka dari hal tersebut, digaungkanlah “Reformasi jilid 2”
Begitu nama itu muncul, perdebatan langsung bergeser. Bukan lagi soal rupiah yang terus melemah, program MBG, harga BBM, atau dugaan korupsi dalam pengelolaan program pemerintah. Melainkan soal nama itu sendiri: apakah layak, apakah berlebihan, apakah setara dengan 1998. Kita salah fokus.
Hadapi Realitas yang Sesungguhnya
Sebelum memperdebatkan label, lihat dulu akar masalahnya. Rupiah yang terus melemah, akibat dari ke tidak jelasannya regulasi, obligasi yang kurang seksi di mata investor asing, praktik pelicin dari internal bea cukai, menambah kotornya struktur ekonomi Negara. Kemudian akibat dari melemahnya Rupiah merembet pada harga kebutuhan pokok yang naik tajam, ancaman PHK di berbagai sektor, serta daya beli masyarakat yang menurun. Ini bukan narasi politik semata, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh orang-orang di warung, kos-kosan, maupun antrean SPBU.
Berbeda dengan Reformasi 1998 yang menuntut pergantian rezim dan perubahan politik mendasar, gerakan kali ini lebih terfokus pada tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Lebih spesifik dan teknis. Justru karena sifatnya itu, gerakan ini lebih mudah diabaikan—tidak ada satu musuh tunggal yang bisa menyatukan kemarahan kolektif.
Jebakan Mauvaise Foi
Istilah “Reformasi Jilid 2” lebih tepat dipahami sebagai alarm politik ketimbang sebuah cetak biru revolusi yang sudah matang. Pengamatan ini bukanlah hinaan, melainkan gambaran jujur atas kondisi kita sekarang.
Di sinilah jebakan mauvaisefoi—kebohongan pada diri sendiri—ikut bermain. Nama besar itu menciptakan kesan persatuan, padahal gerakan ini belum memiliki agenda nasional yang autentik dan terstruktur dengan jelas. Ia masih lebih berfungsi sebagai slogan pemersatu berbagai kekecewaan daripada sebagai pilihan sadar yang kita tanggung penuh.
Namun, jika kemarahan yang nyata ini tidak diberi nama yang cukup kuat, ia berisiko lenyap begitu saja, dianggap sebagai keluhan biasa. Pejabat pun cukup mengatakan “kami memahami aspirasi masyarakat” lalu kembali ke kehidupan mereka yang jauh dari dampak kenaikan harga. Kadang, nama yang besar bukan nostalgia murahan—ia bisa menjadi satu-satunya cara agar suara rakyat tidak begitu saja dilupakan.
Ironi Kekuasaan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan bahwa justru Presiden Prabowo yang sedang menjalankan Reformasi Jilid 2—melalui reformasi struktur ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan elite.
Demonstran turun ke jalan menuntut perubahan, sementara kekuasaan menjawab dengan tenang: “Perubahan itu sudah kami lakukan.”
Entah ini cerdas, entah ironis—mungkin keduanya. Yang jelas, ketika kekuasaan mulai mengklaim bahasa perlawanan, itu pertanda tekanan dari jalanan telah mulai terasa. Dan paradoksnya, hal ini justru menjadi kabar baik: bukti bahwa suara tersebut tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
Tanggung Jawab yang Harus Dipilih
Gerakan yang lahir dari ruang digital memang mampu menciptakan gelombang perhatian dalam waktu singkat. Namun, mempertahankan semangat itu dalam jangka panjang adalah ujian kebebasan yang sesungguhnya.
Bukan berarti kita harus berhenti. Sebaliknya, kita perlu membalik urutannya: hadapi dulu angoisse—kegelisahan eksistensial itu. Pahami tuntutan secara mendalam, renungkan siapa yang diuntungkan jika gerakan ini terpecah, serta tentukan langkah apa yang akan diambil setelah spanduk diturunkan dan kamera redup. Reformasi Jilid 2—nostalgia atau kebutuhan mendesak? Mungkin pertanyaan itu kurang penting. Yang terpenting adalah mengakui bahwa kemarahan ini nyata. Kini, sebagai manusia yang terkutuk untuk bebas, kita harus memilih: apa yang akan kita lakukan dengan kemarahan tersebut?***
